Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia.

Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarnya gaji, pemerkosaan, peniadaan hak cuti libur (sebagai bagian dari HAM) hingga kekerasan fisik, tentu membutuhkan penyelesaian konkret dari pemerintah.